Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti serius peringatan “yellow card” yang diberikan UNESCO Global Geopark (UGGp) terhadap Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara. Ia menilai ancaman pencabutan status UNESCO ini bukan sekadar persoalan kebanggaan nasional, melainkan mengancam sektor pariwisata dan ekonomi Indonesia.

“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional,” tegas Evita dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (23/5/2025).

Evita menekankan pentingnya pembenahan tata kelola secara lintas sektoral. Ia menyebut masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya pelibatan masyarakat lokal, serta kurangnya standar informasi dan fasilitas pendukung di situs Kaldera Toba sebagai catatan serius dari UNESCO.

“Baik pengelola di daerah maupun pusat harus sinkron. Tanpa koordinasi top-down yang jelas, program akan jadi tambal sulam,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sisa waktu sebelum evaluasi ulang oleh UNESCO yang tinggal satu bulan. Ia menegaskan, peringatan tersebut sudah disampaikan sejak dua tahun lalu, namun perbaikan nyata belum terlihat signifikan.

“Jika status UNESCO dicabut, maka bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan, tapi juga kepercayaan internasional atas komitmen Indonesia menjaga kekayaan alamnya,” pungkas Evita. (ssb/rdn)